Hukuman Adil Buat Koruptor

0
90

Dalam Hukum Islam ada Asas Qishash. membunuh hukumannya dibunuh, tapi jika keluarga korban memaafkan maka hukuman penggantinya Dyat. Hukuman pengganti qisash tadi diganti menjadi ganti rugi  (Dyat). Saya setuju pelaku Koruptor dihukum Mati tetapi harus disiapkan juga hukuman pengganti yaitu hukuman ganti rugi dan denda. Asas dan metode penghukuman ini dahulu telah digunakan oleh Rakyat Romawi, Jerman, Prancis, dan Belanda.

Seseorang yang terbukti secara hukum merugikan keuangan negara tidak harus diberi Hukuman Mati bila nilai kesalahannya dapat di kalkulasi atau diganti sebesar kerugian Negara yang dikalikan dengan denda setotal kerugian Negara dimaksud. Jika tidak terbukti maka harus bebas demi hokum dan jika kerugian Negara dibawah 100 juta rupiah maka sebaiknya hukuman penjara diganti menjadi ganti rugi dan denda.

Misalnya Kasus Korupsi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran di Indonesia (Damkar) di seluruh daerah di Indonesia. Delik Pidana diterapkan tanpa tender atau Persoalannya tidak ada tender atau melalui penunjukkan langsung pada salah satu perusahaan saja. Kesalahan Prosedure yang menyebabkan Negara Rugi walau Pejabat bersangkutan  tertipu oleh kontraktornya sehingga Bupati atau Gubernur bersangkutan harus membayar dengan penjara. Menurut penulis perlu ditinjau ulang. Usulnya, Pejabat bersangkutan lebih baik jika di Hukum ganti rugi atas kerugian uang Negara.

Kebijakan pemidanaan sebenarnya murni kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah dan DPR/Legislatif. Sanksi hukum bisa diubah setiap saat oleh DPR dan Pemerintah. Persoalan hukum selain menyangkut kebenaran dan keadilan pula disana harus menghitung berapa kerugian Negara akibat suatu Tindak Pidana Korupsi. Misalnya terdakwa Korupsi 1 Miliar Rupiah jika dilihat asas manfaat maka atas pertimbangan bahwa pelaku mantan penjabat yang sudah berumur tua, Maka dihukum ganti rugi sebesar tujuh kali lipat total kerugian Negara.

Pertimbangannya, penghukuman penjara Indonesia dewasa ini tidak efektif dan efisien lagi. Bisa dibuktikan dengan kecenderungan pemenjaraan yang penuh dengan kecurangan dan permainan. Pembebasan Bersyarat (PB) bisa dibeli. Ini menunjukkan sebuah tindakan pemborosan dan kecorobohan. Ini pula yang disebut kekecawaan rakyat terhadap hukuman Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dan Korupsi.

Kembali  Pidana Qisash, bila seseorang yang membunuh dan dimaafkan keluarga korban maka wajib mengganti denda sebesar 7 kali dihitung dari jumlah keluarga korban. Apa mungkin nyawa seseorang dapat dihitung dengan uang. Faktanya orang kaya dapat membayar pembunuh bayaran dengan sebuah harga tertentu. Tentu, Hukuman denda dan ganti rugi tidak boleh ringan, ibarat orang yang kaya raya bisa tiba-tiba bangkrut. Bila Denda ganti rugi tidak dapat dilaksanakan maka putusan Pengadilan berlaku hukuman mati.

Wacana ini dimaksudkan agar kita tidak menghakimi diri kita sendiri sebab tidak sedikit dari kepala daerah adalah mereka yang juga punya jasa dan punya catatan yang baik bagi Bangsa dan Negara. Apakah kita dapat menghukum seseorang hanya karena beda partai, beda jumlah harta. Asas hukum Islam sangat nyata dan adil yang menegaskan bahwa setiap seorang Muslim wajib menegakkan kebenaran dan mencegah yang mungkar dan wajib menjadi saksi yang benar. Tidak ada alasan seorang penegak hukum manapun karena benci lalu seseorang di hukum. Inilah yang dimaksud asas legalitas secara luas dan tak terbatas.

Akhirnya kita harus menyadari bahwa sumber hukum itu pada hakikatnya berasal dari langit melalui para Rasulnya yang di maktubkan dalam kitab Tuhan. Jadi hukum bukan berasal dari otak manusia seperti Socrates, Aristoteles, Tribunianus dan Carl Von Savigny (Bapak hukum Jerman) pada abad ke 12 Masehi yang dalam bukunya “Hukum tidak diciptakan Namun ditemukan”. Mereka ini tidak bukan pencipta hukum hanya dia menemukan catatan tentang hukum.

Berdasrkan kajian ilmiah dan logika matematis bahwa ketika otak manusia menetapkan hukum maka lahirlah ketidakpuasan dan ketidakadilan. Bahwa hukum itu kebenaran sebab benar berarti adil dan adil ini yang membuat patuh.

Maka ketika menegakkan kebenaran, maka ketika itu, kita telah menegakkan keadilan. Itulah penegakan hukum yang sesungguhnya. Ketika benar, maka adil, dan ketika adil maka menjadi roh hukum sebab dengan rasa keadilan itulah membuat ketaatan hukum dalam masyarakat

Praktek hukum kita dewasa ini tidak pernah berakhir dalam setiap sengketa. Menunjukkan bahwa hokum masih jauh dari keadilan. Biasa berakhir dengan ricuh ketika salah satu pihak tidak menaati putusanya yang tidak adil tersebut yang tidak berdasarkan kebenaran material dan formal secara hakiki.

Lalu bagaimana mengartikan atau mendefinisikan kebenaran bahwa mungkin kita sendiri dapat menjawabnya dengan hati nurani. Kebenaran dapat menjawab semua zaman. Belanda setelah 68 tahun baru menyatakan kesalahannya telah membunuh Rakyat Sulawesi Selatan yang dikenal peristiwa pembantaian Raymond Westerling (Korban 40 Ribu jiwa).

Bahwa paradigma Tindak Pidana Korupsi dalam kajian hokum kita pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Bahwa Penggantian Kerugian Uang Negara, tidak menghapuskan Pidana Penjara” jika dibandingkan di China, seorang yang di Hukum Mati, tidak disanksi denda sebab pelakunya mendapat hukuman Matim. Semua asetnya disita untuk Negara. Hukuman ini berarti hanya menghukum satu kali bagi pelaku dan dianggap selesai karena sudah mati dan semua hartanya ditarik untuk Negara.

Bandingkan Hukuman Koruptor di Indonesia yang sehariannya dapat disaksikan di Lapas Cipinang  dan Lapas Sukamiskin. Sambil santai main gaplek bersama para tahanan ex Pejabat menelpon orang-orang diluar Penjara.  Sabtu-Minggu pulang tidur di rumahnya dengan pengawalan petugas dan hartanya masih bergelimang.

Bandingkan beberapa Negara di Eropa yang menganut Hukum Common Law Sistem. Pengadilan Amerika praktik hukumnya beberapa kali Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan pembunuhan di Hukum ganti rugi kategori yang sangat besar.

Mungkinkah ini ini lebih adil?. Wacana ini dimaksudkan memikirkan kembali tentang keadilan dan benarkah hukum kita sudah Adil. Jangan-jangan Belanda saja sudah tidak terapkan pemidanaan ewuh pakewuh (jawa).

Hukum harus mendekatkan kita pada realitas social masyarakat dapat diartikan bahwa Hukum tidak mengenal ruang dan waktu. Bahwa Produk Hukum adalah keadilan dimana Keadilan tidak mengenal Ruang dan waktu. Jadi Hukum dalam prakteknya bukan mendekatkan kita pada kebencian dan rasa cemburu.

Memang Logika Kebenaran dan Logika Fungsional dapat membawah kita pada keputusan yang sahih dalam pendalaman material perkara.

*( Haruna, SH, MH, Pengacara Berkantor di Jakarta, Alumni S2 Hukum Pidana Tipikor di Universitas Trisakti, Jakarta*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here